P4TKSB - P4TK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA-

Majulah Seni Budaya Indonesia

Berita:
You are here: Home

Kemdikbud Segera Lunasi Hutang Tunjangan Profesi Guru

Surel Cetak PDF
Penilaian Pengguna: / 3
JelekBagus 
guruJakarta,7 April 2014--Menyusul selesainya audit dari BPKP (Badan Pemerika Keuangan Pembangunan), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan untuk segera membayar hutang-piutang terhadap tunjangan profesi guru, yang tertunda pembayarannya sejak tahun 2010.
                Ini diungkapkan Mendikbud Muhammad Nuh dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (7/4) siang. Hasil audit BPKP sudah selesai, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran pun sudah turun pada 3 April lalu, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, antara tanggal 9 sampai 16 semua tunggakan tunjangan profesi guru bersama dengan tunjangan triwulan pertama tahun 2014 akan segera dibayarkan, katanya.
                Dikatakan Nuh, ini berlaku bagi guru PNS, sedang gurun Non-PNS jauh sebelum tanggal 9 April ini, sudah dibayarkan, karena memang anggarananya melekat pada DIPA Kemdikbud dan penyalurannya tidak memerlukan PMK. Prosentase penyalurannya baik guru PAUD, Dikdas maupun Dikmen, sudah mencapai rata-rata diatas 80 persen. Sementara untuk guru PNS lebih dari 85 persen sudah diterbitkan SK untuk penerimaannya dan ditargetkan mulai 9 sampai 16 April sudah tersalurkan, katanya.
                Nuh menampik pembayaran ini dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu. Mohon jangan terlalu hiper sensitif, karena sejak dulu Kemdikbud punya tenggat waktu pembayaran dalam penyaluran bantuan antara 9 sampai 16 pada buloan berjalan. Di Bantuan Operasional Sekolah pun kami punya tanggal pembayaran seperti itu, jadi tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu atau tidak, katanya.
                Bahkan Nuh menjelaskan karena data dari hasil audit BPKP itu sudah jelas dan dananya pun sudah dianggarakan, maka pembayaran tunjngan profesi berikutnya juga harus lebih cepat. Triwulan kedua diharapkan sudah dibayarkan pada akhir Juni, triwulan ketiga September, dan triwulan keempat pada November tahun ini. Ini penataan yang dilakukan di lingkungan Kemdikbud untuk memperlancar pembayaran tunjangan profesi guru, katanya.
                Diungkapkan Mendikbud, hal ini berlaku bukan saja bagi guru Non-PNS tapi juga guru PNS yang pengelolaannya berada di masing-masing kabupaten/kota. Karena itu kami mengajak sekaligus menghimbau kepada kabnupaten/kota untuk bisa memberikan hak-hak para guru dengan lebih baik, tidak boleh ada niat untuk menunda pemberian hak-hak itu, katanya.
 
Kekurangan Bayar
                Nuh mengakui, persoalan kekurangan bayar tunjangan guru menjadi salah satu perhatian Kemdikbud didalam menyelesaikan tugas diakhir masa jabatan. Awalnya ia mengkahwatirkan akan membengkaknya jumlah anggaran yang harus disiapkan, tapi setelah melalui audit yang dilakukan BPKP, kekhawatiran itu tidak jadi kenyataan. Karena ternyata antara uang yang masih berada di kas daerah dengan tunggakan kekurangan bayar, masih mencukupi. Yang lebih menyenangkan bagi saya ternyata uang itu bukan ada di Kemdikbud tapi berada di kas daerah. Jadi kini persoalannya sudah jelas dan Kemdikbud melalui PMK segera untuk melakukan pembayaran, katanya.
                Nuh mencontohkan, kalau dana kekurangan selama ini berada di kas daerah, bukan di Kemdikbud atau di Kemenkeu. Di Propinsi DKI Jakarta sebagai misal, ternyata tunggakan tunjangan profesi guru sejak tahun 2010-2013 mencapai Rp 163 miliar, sementara sisa dana yang ada di kas daerah mencapai Rp 219 miliar, sehingga sisa dana masih ada sekitar Rp 56 miliar.
                Dari hasil audit BPKP itulah maka sesungguhnya hanya tiga provinsi yang danannya benar-benar kurang, yakni Propinsi Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Lainnya masih ada dan tersimpan di kas daerah, katanya.
 
                Kenapa baru sekarang dibayarkan? Nuh menjelaskan, selama ini daerah belum berani memanfaatkan dan menggunakan sisa dana yang ada di kas daerah tersebut, tapi setelah diketahui pasti melalui hasil audit dan telah pula dikeluarkan PMK-nya, maka tidak ada alasan lagi bagi daerah untuk menunda pembayarannya, karena uangnya sudah ada, SK guru yang berhak untuk menerima tunjangan itu pun, sudah dikeluarkan dan diverifikasi Kemdikbud. ***

[Mediacenterdiknas]